Date Log
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Eksistensi Dan Reformasi Kebijakan Hubungan Ketenagakerjaan Dalam Pemenuhan Serta Perlindungan Hak-Hak Pekerja Atas Sistem Pengupahan Di Indonesia
Corresponding Author(s) : Muhammad Iqbal Baiquni
Proceedings Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Undergraduate Conference,
Vol. 2 No. 1 (2022): Strengthening Youth Potentials for Sustainable Innovation
Abstract
Labor law or what is currently known as labor law contains basic rules that protect the rights and obligations of workers such as the right to wages, the right to placement work, and the right to equal treatment. In the reform era, the implementation of laws and regulations has become more democratic, transparent and seeks to realize good governance by protecting human rights which have an impact on the Industrial Relations system in Indonesia. Labor unions are a means of industrial relations which are explicitly stated in Law no. 13 of 2003 which is used as a means of struggle for workers to protect the rights and interests of workers. However, the many failures of trade unions in fighting for labor rights have resulted in the loss of the trust of workers who are fighting to get their rights back and lose confidence in freedom of expression. The struggle of the workers is caused by the inconsistency of regulations regarding the rights and obligations of workers which in reality makes many workers feel disadvantaged a reform of workers' rights is needed as contained in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. The reform is intended not to undermine the rights of workers and continue to fulfill their obligations as workers. Writing this article aims to provide new relevance regarding the reform of labor rights contained in Law Number 13 of 2003 concerning employment. The writing of this work uses normative legal research and uses a statutory approach or Statute Approach.
Keywords
Download Citation
Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)BibTeX
- Abdul Rachmad Budiono, “Hak Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Sebagai Hak Konstitusional”, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 4, Desember 2016. Hal 7-9
- Adrian Sutedi, 2009, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asri Wijayanti, 2009, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ayu Putu Eltarini Suksmananda, I Ketut Markeling, 2015, “Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri”, Kertha Semaya, Nomor 04, Volume IV, Februari 2015, URL: http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/7039/5290, diakses pada 10 Mwi 2022
- Baca Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri (Jakarta: Ghalia, 1994), hlm. 52-53.
- Charda, Ujang. (2014). Reformasi Politik Hukum Ketenagakerjaan Dalam Kebijakan Pemerintah Indonesia Jurnal Wawasan Hukum, 31(2), 121-153.
- Chaniago, S. A. (2015). Pemberdayaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan. Jurnal Hukum Islam, Volume 13, No. 1 (47-56).
- Charda, Ujang. (2015). Telaah Kritis Terhadap Inkonsistensi Konsep Hubungan Kerja Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Jurnal Wawasan Hukum, 33(2), 113-140.
- Chen, W. Z. (2015). Mediate First: The Revival of Mediation in Labour Dispute Resolution in China. The China Quartely Journal, 222, 382-383. doi:10.1017/S0305741015000739
- Dosen pendidikan, 22 Mei 2021 “Teknik Pengumpulan Data”. Diakses dari https://www.dosenpendidikan.co.id/teknik-pengumpulan-data/ pada 23 Juni 2021
- Haikal Arsalan & Dinda Silviana Putri, REFORMASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (Law and Human Right Reformation on Industrial Dispute Settlement), JURNAL HAM Volume 11, Nomor 1, April 2020. Hal 42-44
- Ida Ayu Nandia Danar Dani & Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, REFORMASI DI BIDANG KETENAGAKERJAAN MENUJU PEMBAHARUAN KEBIJAKAN TENAGA KERJA (BURUH) MIGRAN YANG LEBIH PROTEKTIF SEBAGAI PERWUJUDAN PENEGAKKAN HAK ASASI MANUSIA, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, [S.l.], v. 6, n. 4, mar. 2018. ISSN 2303-0569. Available at: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/29371>. Hal 4-5
- I Gusti Ngurah Agung Septyadi, I Nyoman Darmadha, 2015, “Akibat Hukum Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Migran”, Kertha Semaya, Nomor 03, Volume IV, Februari 2015, URL: http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/6038/1233, diakses pada tanggal 15 Mei 2022
- I Made Hendra Gunawan, I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, 2014, “Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri”, Kertha Semaya, Nomor 02, Volume IV, Februari 2015, URL: http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/5432/342, diakses pada tanggal 10 Mei 2022
- I Wayan Gde Wiryawan, RELEVANSI KEBEBASAN BERSERIKAT DENGAN PERLINDUNGAN PEKERJA PADA ERA REFORMASI, Jurnal Advokasi Vol. 5 No.1 Maret 2015. Hal 90
- Kartini, S., Perdana, Fadjrin W., Irwan., Setiawan, Bambang., Purboyo. (2022). Politik Hukum Kebebasan Berserikat Pekerja/Buruh Dalam Produk Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 3(2), 342-350.
- Khoe, Fenny N. (2013). Hak Pekerja yang Sudah Bekerja Namun Belum Menandatangani Perjanjian Kerja Atas Upah Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, 2(1), 1-12.
- Kusumawardhana, I., & Abbas, R. J. (2018, Desember). Indonesia di Persimpangan: Urgensi "Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender" di Indonesia Pasca Deklarasi Bersama Buenos Aires Pada Tahun 2017. Jurnal HAM, 9(2), 155
- Muhamad Isnu, P. F. (2014). Membaca Pengadilan Hubungan Industrial di Indonesia. Jakarta: LBH Jakarta & MaPPI FH UI
- Niru Anita Sinaga Tiberius Zaluchu, PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK PEKERJA DALAM HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA, Jurnal Teknologi Industry Volume 16 (2017). Hal 65
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03 tahun 1993 Tentang Pendaftaran Serikat Pekerja.
- Saskia Nurfariza Balqis, PT Tolutug Marindo Pratama. Diakses dari https://www.scribd.com/document/430325290/PT-Tolutug-Marindo-Pratama pada 10 September 2022
- Shalihah, Fithriatus. (2017). Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Perspektif HAM. Jurnal Wawasan Hukum, 1(2), 149-160.
- Syukur Ahmad. 2015. Standar Pengupahan Dalam Ekonomi Islam (Studi Kritis Atas Pemikiran Hizbut Tahrir). Universum 9(1). Hal 7-9
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989
References
Abdul Rachmad Budiono, “Hak Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Sebagai Hak Konstitusional”, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 4, Desember 2016. Hal 7-9
Adrian Sutedi, 2009, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta.
Asri Wijayanti, 2009, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta.
Ayu Putu Eltarini Suksmananda, I Ketut Markeling, 2015, “Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri”, Kertha Semaya, Nomor 04, Volume IV, Februari 2015, URL: http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/7039/5290, diakses pada 10 Mwi 2022
Baca Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri (Jakarta: Ghalia, 1994), hlm. 52-53.
Charda, Ujang. (2014). Reformasi Politik Hukum Ketenagakerjaan Dalam Kebijakan Pemerintah Indonesia Jurnal Wawasan Hukum, 31(2), 121-153.
Chaniago, S. A. (2015). Pemberdayaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan. Jurnal Hukum Islam, Volume 13, No. 1 (47-56).
Charda, Ujang. (2015). Telaah Kritis Terhadap Inkonsistensi Konsep Hubungan Kerja Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Jurnal Wawasan Hukum, 33(2), 113-140.
Chen, W. Z. (2015). Mediate First: The Revival of Mediation in Labour Dispute Resolution in China. The China Quartely Journal, 222, 382-383. doi:10.1017/S0305741015000739
Dosen pendidikan, 22 Mei 2021 “Teknik Pengumpulan Data”. Diakses dari https://www.dosenpendidikan.co.id/teknik-pengumpulan-data/ pada 23 Juni 2021
Haikal Arsalan & Dinda Silviana Putri, REFORMASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (Law and Human Right Reformation on Industrial Dispute Settlement), JURNAL HAM Volume 11, Nomor 1, April 2020. Hal 42-44
Ida Ayu Nandia Danar Dani & Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, REFORMASI DI BIDANG KETENAGAKERJAAN MENUJU PEMBAHARUAN KEBIJAKAN TENAGA KERJA (BURUH) MIGRAN YANG LEBIH PROTEKTIF SEBAGAI PERWUJUDAN PENEGAKKAN HAK ASASI MANUSIA, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, [S.l.], v. 6, n. 4, mar. 2018. ISSN 2303-0569. Available at: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/29371>. Hal 4-5
I Gusti Ngurah Agung Septyadi, I Nyoman Darmadha, 2015, “Akibat Hukum Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Migran”, Kertha Semaya, Nomor 03, Volume IV, Februari 2015, URL: http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/6038/1233, diakses pada tanggal 15 Mei 2022
I Made Hendra Gunawan, I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, 2014, “Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri”, Kertha Semaya, Nomor 02, Volume IV, Februari 2015, URL: http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/5432/342, diakses pada tanggal 10 Mei 2022
I Wayan Gde Wiryawan, RELEVANSI KEBEBASAN BERSERIKAT DENGAN PERLINDUNGAN PEKERJA PADA ERA REFORMASI, Jurnal Advokasi Vol. 5 No.1 Maret 2015. Hal 90
Kartini, S., Perdana, Fadjrin W., Irwan., Setiawan, Bambang., Purboyo. (2022). Politik Hukum Kebebasan Berserikat Pekerja/Buruh Dalam Produk Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 3(2), 342-350.
Khoe, Fenny N. (2013). Hak Pekerja yang Sudah Bekerja Namun Belum Menandatangani Perjanjian Kerja Atas Upah Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, 2(1), 1-12.
Kusumawardhana, I., & Abbas, R. J. (2018, Desember). Indonesia di Persimpangan: Urgensi "Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender" di Indonesia Pasca Deklarasi Bersama Buenos Aires Pada Tahun 2017. Jurnal HAM, 9(2), 155
Muhamad Isnu, P. F. (2014). Membaca Pengadilan Hubungan Industrial di Indonesia. Jakarta: LBH Jakarta & MaPPI FH UI
Niru Anita Sinaga Tiberius Zaluchu, PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK PEKERJA DALAM HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA, Jurnal Teknologi Industry Volume 16 (2017). Hal 65
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03 tahun 1993 Tentang Pendaftaran Serikat Pekerja.
Saskia Nurfariza Balqis, PT Tolutug Marindo Pratama. Diakses dari https://www.scribd.com/document/430325290/PT-Tolutug-Marindo-Pratama pada 10 September 2022
Shalihah, Fithriatus. (2017). Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Perspektif HAM. Jurnal Wawasan Hukum, 1(2), 149-160.
Syukur Ahmad. 2015. Standar Pengupahan Dalam Ekonomi Islam (Studi Kritis Atas Pemikiran Hizbut Tahrir). Universum 9(1). Hal 7-9
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989