Date Log
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
The Policy Implementation of the Local Regulations in the Special Region of Yogyakarta Number 1 of 2014 on Handling Homelessness and Beggars amid the Covid-19 Pandemic (Case Study of Yogyakarta CITY IN 2021)
Corresponding Author(s) : Awang Darumurti
Proceedings Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Undergraduate Conference,
Vol. 2 No. 1 (2022): Strengthening Youth Potentials for Sustainable Innovation
Abstract
The Homelessness and beggars are one of the social problems related to economic and educational factors in a particular society. This situation is not only motivated by physical and mental, but there is a large problem related to the state of powerlessness to meet basic needs, have health vulnerabilities, and the character of independence that erodes. The problem of homelessness and beggars also arises during the Coronavirus disease 2019 pandemic, In the city of Yogyakarta the problem of homelessness and beggars has been regulated of the local regulations in the special region of Yogyakarta number 1 of 2014 on handling homelessness and beggars to advance the welfare of the people of Yogyakarta City. The method used in this study is a qualitative method with descriptive research types, primary data from the results of interviewees and secondary data in the form of literature with data collection techniques to get accurate, clear and specific research. The results of this study are the handling cases of homelessness and beggars is a challenge for policy makers because the problems faced are so complex, The role of the government to deal with homeless and beggars in accordance with the local regulations in the special region of Yogyakarta number 1 of 2014 on handling homelessness and beggars amidst the covid-19 as its implementer is the department of social service of the Yogyakarta city that cooperates with the camp assessment to carry out preventive, coercive, rehabilitative, and social reintegration efforts to protect and empower homelessness and beggars.
Keywords
Download Citation
Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)BibTeX
- Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. In Gadjah Mada University Press (Pp. 1–687). Http://Journal.Unhena.Ac.Id/Index.Php/Hibsos/Article/View/99/81
- Nugroho, R. (2004). Kebijakan Publik Sebagai Komunikasi. 01(01), 657–667. Http://Pknk.Org/Index.Php/Pknk/Article/View/47/52
- Winarno, B. (2007). Kebijakan Publik (Teori, Proses, Dan Studi Kasus). Handbook Of Public Policy, 1–512. Https://Doi.Org/10.4135/9781848608054
- Aditya, I. (2020). Gelandangan dan Pengemis Serbu Yogya Ditengah Wabah Corona. Www.Krjogja.Com. https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/yogyakarta/gelandangan-dan-pengemis-serbu-yogya-ditengah-wabah-corona/%0A
- Bappeda Provinsi Jogja. (2021). Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Sarana Kesejahteraan Sosial. Bappeda.Jogjaprov.Go.Id. http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/cetak/105-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-dan-sarana-kesejahteraan-sosial
- Christy, D. (2021). Kebijakan dinas sosial dalam mengatasi palangka raya. Viii(1), 186–196.
- Darmodiharjo, D., & Shidarta. (1995). Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia. 1–20.
- Dewi, C. M. T. (2020). Pandemi Covid-19, Jumlah PMKS yang Terjaring Razia di Jakpus Meningkat. Metro.Tempo.Co. https://metro.tempo.co/read/1392435/pandemi-covid-19-jumlah-pmks-yang-terjaring-razia-di-jakpus-meningkat
- Ding, D. (2014). Studi Tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Pnpm-Mp) Di Desa Noha Boan Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu. EJournal Ilmu Pemerintahan, 2 (2), 2–3.
- Hadi, S. (2020). Pengurangan Risiko Pandemi Covid-19 Secara Partisipatif: Suatu Tinjauan Ketahanan Nasional terhadap Bencana. Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning, 4(2), 177–190. https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.109
- Handoyo, E. (2012). Kebijakan Publik. 323.
- Hidayah, Z. H. A. (2017). Jaminan sosial terhadap gelandangan dan pengemis (studi pelaksanaan peraturan daerah daerah istimewa yogyakarta nomor 1 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis di dinas sosial d.i.yogyakarta). Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Bayi Dengan Caput Succedaneum Di Rsud Syekh Yusuf Gowa Tahun, 4, 9–15.
- Jannati, M., & Sutoyo, J. (2017). Hasil dan Dampak Upaya Koersif dalam Penegakan Peraturan Daerah Daerah Istimewa YOGYAKARTA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Indonesian Journal of Criminology, 13(1), 229089.
- Kencana, U., Yuswalina, & Triyandhy, E. (2021). Efektivitas Peraturan Daerah yang Berkesejahteraan Sosial di Kota Palembang: Studi Kasus Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Masa Pandemi Covid-19. 70–97. https://doi.org/10.28946/sc.v27i2.1039
- Khairunnisa, T., Purnomo, E. P., & Salsabila, L. (2020). SMART URBAN SERVICE Upaya Rehabilitasi dan Preventif Pengemis dan Gelandangan. Journal Moderat, 6(1), 29–42.
- Maniawasi, F. (2018). Kebijakan Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mirsanti, N., & Jayanti, N. (2020). Introspeksi Diri Pada Gelandangan Dan Pengemis Melalui Konseling Logoterapi. Jurnal Konseling Pendidikan Islam, 1(2), 108–117. https://doi.org/10.32806/jkpi.v1i2.26
- Ramadhan, G. (2019). Efektivitas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Sleman. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., 1–25.
- Sagita, B. I. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis Produktif (Studi Kasus di Balai Rehabilitasi Bina Karya dan Laras).
References
Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. In Gadjah Mada University Press (Pp. 1–687). Http://Journal.Unhena.Ac.Id/Index.Php/Hibsos/Article/View/99/81
Nugroho, R. (2004). Kebijakan Publik Sebagai Komunikasi. 01(01), 657–667. Http://Pknk.Org/Index.Php/Pknk/Article/View/47/52
Winarno, B. (2007). Kebijakan Publik (Teori, Proses, Dan Studi Kasus). Handbook Of Public Policy, 1–512. Https://Doi.Org/10.4135/9781848608054
Aditya, I. (2020). Gelandangan dan Pengemis Serbu Yogya Ditengah Wabah Corona. Www.Krjogja.Com. https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/yogyakarta/gelandangan-dan-pengemis-serbu-yogya-ditengah-wabah-corona/%0A
Bappeda Provinsi Jogja. (2021). Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Sarana Kesejahteraan Sosial. Bappeda.Jogjaprov.Go.Id. http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/cetak/105-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-dan-sarana-kesejahteraan-sosial
Christy, D. (2021). Kebijakan dinas sosial dalam mengatasi palangka raya. Viii(1), 186–196.
Darmodiharjo, D., & Shidarta. (1995). Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia. 1–20.
Dewi, C. M. T. (2020). Pandemi Covid-19, Jumlah PMKS yang Terjaring Razia di Jakpus Meningkat. Metro.Tempo.Co. https://metro.tempo.co/read/1392435/pandemi-covid-19-jumlah-pmks-yang-terjaring-razia-di-jakpus-meningkat
Ding, D. (2014). Studi Tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Pnpm-Mp) Di Desa Noha Boan Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu. EJournal Ilmu Pemerintahan, 2 (2), 2–3.
Hadi, S. (2020). Pengurangan Risiko Pandemi Covid-19 Secara Partisipatif: Suatu Tinjauan Ketahanan Nasional terhadap Bencana. Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning, 4(2), 177–190. https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.109
Handoyo, E. (2012). Kebijakan Publik. 323.
Hidayah, Z. H. A. (2017). Jaminan sosial terhadap gelandangan dan pengemis (studi pelaksanaan peraturan daerah daerah istimewa yogyakarta nomor 1 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis di dinas sosial d.i.yogyakarta). Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Bayi Dengan Caput Succedaneum Di Rsud Syekh Yusuf Gowa Tahun, 4, 9–15.
Jannati, M., & Sutoyo, J. (2017). Hasil dan Dampak Upaya Koersif dalam Penegakan Peraturan Daerah Daerah Istimewa YOGYAKARTA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Indonesian Journal of Criminology, 13(1), 229089.
Kencana, U., Yuswalina, & Triyandhy, E. (2021). Efektivitas Peraturan Daerah yang Berkesejahteraan Sosial di Kota Palembang: Studi Kasus Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Masa Pandemi Covid-19. 70–97. https://doi.org/10.28946/sc.v27i2.1039
Khairunnisa, T., Purnomo, E. P., & Salsabila, L. (2020). SMART URBAN SERVICE Upaya Rehabilitasi dan Preventif Pengemis dan Gelandangan. Journal Moderat, 6(1), 29–42.
Maniawasi, F. (2018). Kebijakan Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta.
Mirsanti, N., & Jayanti, N. (2020). Introspeksi Diri Pada Gelandangan Dan Pengemis Melalui Konseling Logoterapi. Jurnal Konseling Pendidikan Islam, 1(2), 108–117. https://doi.org/10.32806/jkpi.v1i2.26
Ramadhan, G. (2019). Efektivitas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Sleman. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., 1–25.
Sagita, B. I. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis Produktif (Studi Kasus di Balai Rehabilitasi Bina Karya dan Laras).