Refleksi Pemilu 2019 Menyongsong Pemilu 2024 Ditinjau dari Aspek Penegakan Hukum Pidana Pemilu
Corresponding Author(s) : Alfia Ayu Kusumaningrum
Proceeding Legal Symposium,
Vol. 2 No. 1 (2024): Pemiu 2024 dan Masa Depan Demokrasi indonesia
Abstract
The 2019 Election Implementation raises several notes that deserve to be evaluated. This is important to do so, in order that the implementation of elections in the future will be of higher quality and integrity. Considering all of it, Elections determine the life of the nation and state. In the election determined by the people's representatives and leaders of the nation who will take control of the government for five years. This paper aims to conduct a comprehensive discuss the ius constituendum on Election criminal law enforcement as a reflection of the 2019 election towards the 2024 election with quality and integrity. The research method used by the author is normative legal research. Conclusion this paper seeks to realize a quality election and integrity, there are three important things that must be done. First, the improvement of the draft rules of law (regulation) elections that put “everyone” is prohibited to conduct money politics. Second, the improvement of election regulations that prohibit election crimes from being carried out “at any time” during election periods that are not focused on certain moments. Third, the paradigm of punishment in elections should only be applied to money politics and actions that threaten election security.
Keywords
Download Citation
Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)BibTeX
- Achmad Ali. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta: Kencana. 2017.
- Adelina Fransiska. Bentuk-Bentuk Korupsi Politik. Jurnal Legislasi Indonesia. Volume 16. Nomor 1. 2019.
- Amir Ilyas. Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Rangkang. 2012.
- Azwar Subandi. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilu. Jurnal Ulul Albab. Vol. 23 No. 2. 2019.
- Desi Anwar. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2000.
- Diyar Ginanjar Andiraharja. Politik Hukum Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu. Khazanah Hukum. Vol. 2 No. 2. 2020.
- Djoko Prakoso. Tindak Pidana Pemilu. Jakarta: Penerbit CV Rajawali. 1987.
- Fajlurrahman Jurdi. Pengantar Hukum Pemilihan Umum. Jakarta: Kencana. 2018.
- Hardi Munte. Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada. Jakarta: Puspantara. 2017.
- Kornelius Benuf. Harmonisasi Hukum: Pemilu Serentak dan Ketenagakerjaan, Analisis Yuridis terhadap Kematian KPPS Tahun 2019. Gema Keadilan. Vol. 6. No. 2. 2019.
- Ni’matul Huda dan M. Imam Nasef. Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca-Reformasi. Jakarta: Kencana. 2007.
- Nur Hidayat sardini. Kepemimpinan Pengawasan Pemilu: Sebuah Sketsa. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. Aneka Cara Pembedaan Hukum. Bandung: Alumni. 1980.
- Rahmanuddin Tomalili. Hukum Pidana. Yogyakarta: Penerbit Deepublish. 2019.
- Sri Warjiyati. Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana. 2018.
- Sudikno Mertokusumo. Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty. 2006.
- Triono. Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019. Jurnal Wacana Politik. Volume 2. Nomor 2. 2019.
- Wilma Silalahi. Penataan Regulasi Berkualitas Dalam Rangka Terjaminnya Supremasi Hukum. Jurnal Hukum Progresif. Vol. 8. No. 1. 2020.
- Zennis Helen. Problematika Pembentukan Regulasi Pemilu Dalam Mewujudkan Pemilu Serentak Yang Demokratis. Ensiklopedia Social Review. Vol. 2. No. 3. 2020.
References
Achmad Ali. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta: Kencana. 2017.
Adelina Fransiska. Bentuk-Bentuk Korupsi Politik. Jurnal Legislasi Indonesia. Volume 16. Nomor 1. 2019.
Amir Ilyas. Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Rangkang. 2012.
Azwar Subandi. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilu. Jurnal Ulul Albab. Vol. 23 No. 2. 2019.
Desi Anwar. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2000.
Diyar Ginanjar Andiraharja. Politik Hukum Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu. Khazanah Hukum. Vol. 2 No. 2. 2020.
Djoko Prakoso. Tindak Pidana Pemilu. Jakarta: Penerbit CV Rajawali. 1987.
Fajlurrahman Jurdi. Pengantar Hukum Pemilihan Umum. Jakarta: Kencana. 2018.
Hardi Munte. Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada. Jakarta: Puspantara. 2017.
Kornelius Benuf. Harmonisasi Hukum: Pemilu Serentak dan Ketenagakerjaan, Analisis Yuridis terhadap Kematian KPPS Tahun 2019. Gema Keadilan. Vol. 6. No. 2. 2019.
Ni’matul Huda dan M. Imam Nasef. Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca-Reformasi. Jakarta: Kencana. 2007.
Nur Hidayat sardini. Kepemimpinan Pengawasan Pemilu: Sebuah Sketsa. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014.
Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. Aneka Cara Pembedaan Hukum. Bandung: Alumni. 1980.
Rahmanuddin Tomalili. Hukum Pidana. Yogyakarta: Penerbit Deepublish. 2019.
Sri Warjiyati. Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana. 2018.
Sudikno Mertokusumo. Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty. 2006.
Triono. Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019. Jurnal Wacana Politik. Volume 2. Nomor 2. 2019.
Wilma Silalahi. Penataan Regulasi Berkualitas Dalam Rangka Terjaminnya Supremasi Hukum. Jurnal Hukum Progresif. Vol. 8. No. 1. 2020.
Zennis Helen. Problematika Pembentukan Regulasi Pemilu Dalam Mewujudkan Pemilu Serentak Yang Demokratis. Ensiklopedia Social Review. Vol. 2. No. 3. 2020.